Bersama Komisi Satu DPRD Mitra, DPMD Mitra Bahas Perbup Hak Asal Usul Desa

Mitra – Terkait peraturan Bupati (perbub) Minahasa Tenggara, tentang hak asal usul Desa, serta aplikasi non tunai, menjadi pembahasan tersendiri, saat kunjungan Komisi Satu DPRD Mitra, ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mitra pada Kamis (13/2/2014).

Menurut Kepala DPMD Mitra Royke Lumingas bahwa prioritas pembahasan pada pertemuan dengan Komisi Satu, adalah perbup soal kewenangan hak asal usul desa dan pembuatan aplikasi non tunai.

“Terkait Perbup Kewenangan Hak Asal Usul Desa sementara diproses, bahkan saat ini sementara dikonsultasikan ke Dirjen Bina Pemdes, begiti juga dengan aplikasi non tunai juga sudah disiapkan konsepnya oleh DPMD dalam hal rekanan desa atau supplier” ujar Kadis PMD

Sementara itu, pihak Komisi satu DPRD Mitra, memberikan rekomendasi agar ada reward dan punishment.

“Kami Komisi Satu mengusulkan dalam Perbup Kewenangan Hak Asal Usul Desa agar ada reward dan punishment. Sedangkan untuk masalah rekanan atau supplier, kami berharap harus ada tim investigasi DPMD untuk melakukan uji petik di lapangan,” ungkap Ketua Komisi Satu Artly Kountur, didampingi anggota Komisi Satu lainnya yang hadir, yakni Heedy Tumbelaka, Sophia Antou, dan Fitria Asaha.

Selain itu, Komisi Satu juga turut merekomendasikan agar DPMD dapat membentuk Asosiasi BUMDes di tingkat kecamatan dan kabupaten, sebagai sarana dan wahana pengurus BUMDes untuk tukar informasi.

“Rekomendasi lainnya yang kami sampaikan adalah terkait BUMDes yang ada saat ini agar dapat dilakukan audit oleh inspektorat agar bisa mendapatkan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes,” Pungkas Artly Kountur.

Ditambahkannya, semua rekomendasi ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada eksekutif, dalam hal ini kepada Bupati James Sumendap.(ara)